[Close]
[Close]

  Breaking News :

  •  Beras 10.751 Kg; Gula 12.799 Kg; Minyak Goreng 11.517 Lt; Tepung Terigu 9.137 Kg; Kedelai 10.732 Kg; Daging Sapi 116.601 Kg; Daging Ayam 29.405 Kg; Telur Ayam 22.193 Kg; Cabe 28.216 Kg; Bawang 25.134 |
  •  Susu 10.350 Gr; Jagung 7.232 Kg; Ikan 77.456 Kg; Garam 10.105 Kg; Mie Instan 2.437 Bks; Kacang 25.442 Kg; Ketela Pohon 5.641 Kg |
  •  Susu 10.350 Gr; Jagung 7.232 Kg; Ikan 77.456 Kg; Garam 10.105 Kg; Mie Instan 2.437 Bks; Kacang 25.442 Kg; Ketela Pohon 5.641 Kg |
PP Garam, Save Industri
PP Garam, Save Industri

Pemerintah akhirnya membuatkeputusan cepat yaitu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)  No 9 Tahun 2018. Keputusan ini membuat industri yang sangat membutuhkan garam bertepuk tangan “horeee.”

Akibat kurangnya garam industri,  tak kurang 21 pabrik keok alias berhenti operasi.  Garam dengan kadar NaCl tinggi langka.  Garam jenis ini belum bisa dipenuhi oleh petani garam dalam negeri. Garam ini harus diimpor. Persoalannya rekomendasi impor dari Kementerian KKP mandeg.  Izin impor terhambat rekomendasi kementerian yang dipimpin Menteri Susi Pujiastuti ini.  

Penegasan keluarnya PP “Garam” tersebut diungkapkan Menko PerekonomianDarmin Nasution. Seperti diberitakan Koran Tempo,Presiden Joko Widodo menyudahi kisruh impor garam untuk industri dengan menerbitkan PP No.9/2018. Melalui PP itu, Presiden memangkas kewenangan Menteri KKP memberikan rekomendasi teknis pengadaan dan menyerahkan keputusan kuota garam impor sesuai dengan rekomendasi Kemenperin.

Keluarnya PP ini langsung ditindaklanjuti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Setelah mendapat rekomendasi impor garam industri,  Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menyatakantelah mengeluarkan izin impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 676.000 ton bagi 25 perusahaan. Seperti diberitakan Bisnis Indonesia,  izin impor dikeluarkan untuk memperlancar produksi, terutama di industri makanan dan minuman. 

Keputusan cepat pemerintah dilakukan guna menyelamatkan industri dari ancaman gulung tikar lanjutan.Jikatak segera dikeluarkan izin impor garam industri,  diprediksi sejumlah pabrik bakal kembali kolaps karena kekurangan bahan baku.  Ancaman inilah yang membuat Presiden membuat terobosan kebijakan secara cepat dan tepat melalui PP.  Kebijakan mengeluarkan PP ini dinilai sangat tepat yang bisa memyelamatkan ratusan atau ribuan perusaahaan yang membutuhkan garam industri.  

Dari media Kontan diberitakan,  Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono menyatakan Kementerian KKP tetap akan diminta pertimbangan sebelum rekomendasi impor garam dikeluarkan.

Kritik dan suara oposisi melengkapi lahirnya PP ini.  Suara oposisi datang dari Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo seperti diberitakan Rakyat Merdeka.  Ia menilai, penerbitan PP No.9/2018 bertentangan dengan UU No.7/2016. “Dalam UU No.7/2016 disebutkan rekomendasi impor kewenangan kementerian teknis. Tujuannya agar KKP bisa mengontrol impor garam sehingga garam petani bisa terserap.”

Pembuatan PP ini tentu telah dipikirkan sevara komprehensif.  Apalagi Kementerian Perindustrian adalah Kementerian Pembina bidang perindustrian.  Jika ada begitu banyak industri guling tikar,  tentu kementerian pembina harus turun tangan melakukan penyelamatan.  Inilah salah satu yang mendasari pindahnya rekomendasi impor garam dari Kementerian KKP ke Kementerian Perindustrian. Impor garam industri dikeluarkan kementeerian perindustrian.  

Sedangkan Kompas menurunkan suara Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara yang berharap tidak terjadi perbenturan antara pelaku industri dengan petambak garam terkait importasi garam industri. Apalagi selama ini pelaku industri juga menyerap sebagian besar garam rakyat atau garam produksi dalam negeri. 

Masih diberitakan Kompas,  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi)Adhi S. Lukman mendorong pembenahan tata niaga garam untuk kepentingan jangka panjang. Upaya mengurangi ketergantungan garam impor membutuhkan peta jalan yang dibuat bersama. 

Tata kelola garam nasional memang harus terus-menerus diperbaiki dan disempurnakan.  Jangan sampai menunggu industri berhenti operasi,  kebijakan baru dikeluarkan. Namun yang lebih penting adalah PP ini telah menjadi penyelamat 21 pabrik yang sempat pingsan karena kekurangan garam sekaligus menjadi garansi bagi keberlangsungan industri nasional yang terkait dengan garam. Saveindustrinasional.  (*herubahtiar) 

Revitalisasi Pasar
Gerakan Nasional Pemerataan Ekonomi Digital Bagi UMKM Indonesia
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita
Manfaatkan Kunjungan Raja Salman, Gubernur Sulsel Datangi Pengusaha Arab Saudi
ITPC Sao Paulo Incar Komunitas Jepang
Peluang Industri Kreatif Sinematografi Terbuka Luas
KEK Maloy Batuta - Kemendag Bahas Pendelegasian Perijinan Ekspor dan Impor
Kasus Impor Daging Sapi
 
Copyright ©tradenews.co, 2016 - 2018 All Rights Reserved Powered by