[Close]
[Close]

  Breaking News :

  •  Beras 10.751 Kg; Gula 12.799 Kg; Minyak Goreng 11.517 Lt; Tepung Terigu 9.137 Kg; Kedelai 10.732 Kg; Daging Sapi 116.601 Kg; Daging Ayam 29.405 Kg; Telur Ayam 22.193 Kg; Cabe 28.216 Kg; Bawang 25.134 |
  •  Susu 10.350 Gr; Jagung 7.232 Kg; Ikan 77.456 Kg; Garam 10.105 Kg; Mie Instan 2.437 Bks; Kacang 25.442 Kg; Ketela Pohon 5.641 Kg |
  •  Susu 10.350 Gr; Jagung 7.232 Kg; Ikan 77.456 Kg; Garam 10.105 Kg; Mie Instan 2.437 Bks; Kacang 25.442 Kg; Ketela Pohon 5.641 Kg |
Kritik atau Nyinyir Impor Beras
Kritik atau Nyinyir Impor Beras

Bagi siapa pun termasuk pemerintah kritik itu penting.  Kritik akan selalu menyehatkan,  membangun dan menyempurnakan kinerja.  Kritik konstruktif seperti itu sangat diperlukan bahkan harus ada dalam tata kelola kenegaraan.

Itu sebabnya demokrasi menciptakan tiga pilar kekuasaan: eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif.  Sistem demokrasi memberi ruang kritik agar tercipta balancing.  Harmonisasi kekuasaan inilah yang seharusnya dijaga dan dirawat oleh semua elemen masyarakat.

Sayangnya,  ini sulit terjadi di Indonesia.  Ruang kritik itu bisa berubah menjadi caci maki,  hinaan,  dan bahkan mengarah hate speach.  Lembaga parlemen yang diberi hak imunitas ternyata digunakan untuk bicara apa saja tanpa memikirkan solusi atas masalah.  Akhirnya yang terjadi adalah mencuatnya opini di ruang publik untuk menjatuhkan. Lahirlah serangan opini.  Akibatnya bisa muncul perang opini.

Kekuasaan eksekutif dianggap segala-galanya.  Padahal dalam demokrasi kekuasaan legislatif juga sangat berperan penting.  Kedudukannya pun sejajar.  Eksekutif tidak lebih tinggi daripada legislatif.  Pun sebaliknya legislatif tidak lebih rendah daripada eksekutif.  Keduanya setara,  sejajar.

Ketika memonitor media online dan media sosial,  muncul mention dari pimpinan DPR RI @FadliZon  yang menyebarkan opininya:Ketum Rukun Tani Nilai Kedaulatan Pangan Era Jokowi Gagal.” Dilampirkan juga tautannnya yang membawa pembaca ke web berita online www.cnnindonesia.com. 

Tautan itu berisi statemen Fadli Zon selaku Ketua DPN HKTI untuk mengomentari impor beras yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Berikut petikannya.

Ini berarti, kedaulatan pangan di era pak Jokowi sudah gagal total. Saya kira, ini catatan yang harus digarisbawahi karena sudah gagal total," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (27/2).”

Publik harus memahami konteks kalimat itu diucapkan.  Fadli Zon adalah petinggi Partai Gerindra.  Partai ini memosisikan diri sebagai oposisi pemerintahan.  Oposisi itu sejatinya adalah penyeimbang partai penguasa. Bukan asbed (asal beda)  atau asbun (asal bunyi). 

Oposisi di parlemen itu wakil rakyat juga.  Mereka punya tanggung jawab kepada publik.  Salah satunya tanggung jawab sosial yaitu memberikan pendidikan politik pada rakyat bagaimana cara menjadi oposisi pemerintahan yang efektif. 

Dalam kasus impor beras,  tidak bisa Fadli Zon lantas menuduh kedaulatan pangan pemerintah Jokowi gagal total.  Terlihat sekali statemen ini hanya untuk menciptakan opini publik bahwa Jokowi gagal.  Bukan persoalan impor berasnya.  Bukan juga persoalan kedaulatan pangannya.  Fadli Zon akan menggunakan banyak case untuk membunyikan tesisnya sendiri,  kepentingannya sendiri yaitu Jokowi gagal.  Ia akan menggaungkannya terus-menerus sampai publik percaya bahwa Jokowi gagal. Targetnya adalah Jokowi tak terpilih lagi dalam Pilpres 2019.

Jadi publik mesti cerdas membaca statemen Fadli Zon dan kepentingan yang dibawanya.  Publik bisa bertanya balik kepada Fadli Zon mengapa statemen itu dikeluarkan,  apa saja buktinya,  bagaimana rasionalitasnya,  dan apa saja fakta-fakta pendukungnya.  Sebab,  impor dilakukan melalui perhitungan yang rasional setelah melihat keadaan stok menipis dan harga merangkak naik. 

Impor beras itu bukan barang haram.  Impor adalah instrumen pengendali stabilitas harga.  Sebagai instrumen ia akan digunakan untuk mencapai tujuannya yaitu stabilitaa harga.

Ketua YLKI Tulus Abadi mungkin bisa menjadi panutan dalam memberikan kritik yang lebih konstruktif. Begini petikannya. 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI, Tulus Abadi mengatakan Menteri Pertanian seharusnya merevisi pernyataannya bahwa Indonesia surplus beras. “Surplus apanya? Kalau benar surplus seharusnya tidak impor beras.” Sumber: detikfinance.com.

Pemerintah melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution menyadari masalah data pertanian ini dan sedang melakukan upaya terstruktur dan sistematis untuk menyempurnakannya. 

Kritik juga tak bisa mengabaikan realitas.  Saat ini misalnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tengah memulai persiapan stok pangan sebagai antisipasi peringatan hari besar keagamaan yaitu puasa dan Idul Fitri atau lebih dikenal lebaran. 

Dalam kunjungannya ke gudang Bulog di Cirebon,  Enggartiasto menegaskan sikapnya.  Berikut ini petikannya.  “Saya ingin pastikan masyarakat bisa dapat harga beras yang terjangkau, nah saya ingin pastikan mengenai ketersediaan tersebut.” [sumber: detikfinance.com].

Media Kompas online juga menuliskan persiapan ini sebagai berikut.  “Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah sedang menyiapkan antisipasi terhadap kenaikan harga bahan pokok, salah satunya beras, menjelang hari raya Idul fitri. Persiapan tersebut mulai dibahas dalam rapat di Kemenko Perekonomian. Fokus utamanya adalah menjaga kestabilan harga beras menjelang Lebaran.” [sumber: kompas.com]

Kritik memang penting bahkan teramat penting agar tata kelola negara lebih harmoni.  Publik yang cerdas mesti dapat membedakan tujuan kritik dan kepentingan apa di balik kritik.  Kritik konstruktif bernilai sangat positif. 

Sebaliknya kritik destruktif hanya disampaikan untuk tujuan mencapai kepentingannya sendiri dengan cara  mempengaruhi opini publik.  Kritik semacam ini lebih layak disebut nyinyir.  (Redaksi)

Revitalisasi Pasar
Gerakan Nasional Pemerataan Ekonomi Digital Bagi UMKM Indonesia
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita
Manfaatkan Kunjungan Raja Salman, Gubernur Sulsel Datangi Pengusaha Arab Saudi
ITPC Sao Paulo Incar Komunitas Jepang
Peluang Industri Kreatif Sinematografi Terbuka Luas
KEK Maloy Batuta - Kemendag Bahas Pendelegasian Perijinan Ekspor dan Impor
Kasus Impor Daging Sapi
 
Copyright ©tradenews.co, 2016 - 2018 All Rights Reserved Powered by